The Position of Notaries in Land Acquisition Corruption Cases: Between Abuse of Authority and Criminalization of Profession
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The Notary profession plays a crucial role in Indonesia's legal system, particularly in land procurement cases often linked to corruption crimes. This study highlights the legal dilemma faced by Notaries in cases of abuse of authority and the potential criminalization of their profession. With the enactment of the new Penal Code (Law No. 1 of 2023), the concept of corruption crimes has been reformulated, which could significantly impact Notaries' accountability mechanisms. This research aims to analyze the boundaries of Notary authority abuse within criminal and administrative law and assess to what extent administrative law mechanisms can be utilized as the primary instrument before proceeding to criminal prosecution. This study adopts a normative juridical approach by analyzing legislation and court decisions, particularly Decision No. 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, which implicated a Notary in a corruption case related to land procurement. The findings indicate that the lack of a clear definition of abuse of authority in the Anti-Corruption Law and the Notary Law creates the risk of over-criminalization of Notaries. Therefore, regulatory revisions are necessary to differentiate between administrative violations and actions that can be classified as corruption crimes. Clearer legal reforms will provide legal certainty for Notaries and ensure that legal proceedings are fair and do not hinder Notaries from performing their duties.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
How to Cite
References
Adjie, H. (2014). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Anggriani, J. (2012). Hukum Administrasi Negara (Ed. 1., cet. 1). Graha Ilmu.
ANT. (2016). Belajar dari Kasus IAIN IB, Notaris Diminta Jaga Profesionalisme. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kasus-iain-ib--notaris-diminta-jaga-profesionalisme-lt578f0c854d540/
Ariyanti, E. R. N. (2012). Pembatasan Frasa Perubahan Kesekian Kali Pada Perumusan Judul Undang-undang: Telaah Terhadap Undang-undang Perpajakan. ADIL: Jurnal Hukum, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.64
Dahnir, D., Yamin, M., Syahrin, A., & Sutiarnoto, S. (2022). Peranan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Antara Profesionalisme Dan Perbuatan Melawan Hukum/Tindak Pidana Korupsi). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 3(3), 255–263. https://doi.org/10.55357/is.v3i3.265
Dewi, N., & Yudanto, D. (2017). Sinkronisasi Undang-undang Administrasi Pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidak Korupsi dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah di Indonesia. Serambi Hukum, 10(02), 32–45. https://www.neliti.com/publications/163578/
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan PN Semarang Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedc79f000c526e86ea313131353233.h tml
Habib Adjie. (2015). Penafsiran tematik hukum notaris Indonesia berdasarkan Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Refika Aditama.
Hamzah, A. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta). Rineka Cipta.
Hidayat, R. (2023). Implikasi Delik Korupsi dalam KUHP Baru Tak Lagi Extraordinary Crime. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-delik-korupsi-dalam-kuhp-baru-tak-lagi-extraordinary-crime-lt640ef672203ae/
Ilmar, A. (2016). Hukum Tata Pemerintahan. Prenada Media.
Indonesia Corruption Watch. (2022). Laporan Akhir Tahun ICW 2022 | ICW. https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022
Indonesia, Pemerintah Pusat. (1999). Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Indonesia, Pemerintah Pusat. (2004). Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014
Indonesia, Pemerintah Pusat. (2014a). Pasal 17 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Indonesia, Pemerintah Pusat. (2014b). Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014
Indonesia, Pemerintah Pusat. (2023). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(2), 468918. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i2.545
Latif, A. (2016). Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Jakarta). Prenada Media Group.
Laurensius Arliman S. (2015). Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim. Deepublish. https://repository.deepublish.com/publications/589018/
M. Fadly. (2023). Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Prenada Media.
Ma’ani, S. F. (2024). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance melalui Peran Notaris dalam Melakukan Penyuluhan Hukum pada Aktivitas RUPS [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49598
Moh. Fadli & Syofyan Hadi. (2023). Kepastian Hukum: Perspektif Teoretik. PT Nuswantara Media Utama.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti.
Nanjong, M. S. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/Ppat yang Berindikasi Melakukan Perbuatan Pidana (Studi Kausus Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/Pid.Sus/2022). UNES Law Review, 6(2), Article 2. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1355
Ramadhan, E. D., & Suhardini, E. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 18(1), Article 1. https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.64
Ridodi, M. A. (2017). Batasan Kewenangan Notaris dan Ppat dalam Membuat Akta yang Berkaitan dengan Tanah. Lambung Mangkurat Law Journal, 2(1), 99–112. https://www.neliti.com/publications/144735/
Rodliyah & H. Salim. (2024). Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023). Sinar Grafika.
Soeprapto, M. F. I. (2020). Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. PT Kanisius.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086
Sofian, A. (2018). Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Prenada Media.
Taufik Effendi. (2021). Penerapan Delik Penyertaan Terhadap Notaris/Ppat Dalam Tindak Pidana Korupsi [Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta]. http://repository.upnvj.ac.id/
Umam, H. K. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Badan Urusan Logistik (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid. Sus-Tpk/2022/PN Smg) [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. https://repository.unissula.ac.id/32393/
Utami, S., Purwadi, H., & Sulistiyono, A. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris [Journal:eArticle, Universitas Sebelas Maret]. In Repertorium (Vol. 3, p. 213042). https://www.neliti.com/id/publications/213042/